Datang ke Istana Negara, DPP LDII Meminta Jokowi Buka Rakernas LDII 2023
Jakarta (4/8). Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso menegaskan bahwa LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) merupakan organisasi masyarakat (ormas) Islam dan akan tetap netral dalam Pemilu 2024 adalah sebuah pernyataan penting yang menunjukkan sikap organisasi terhadap proses politik di Indonesia.
Dalam konteks ini, “netral dalam Pemilu 2024” berarti bahwa LDII tidak akan memberikan dukungan resmi atau mendukung secara eksplisit kepada partai politik tertentu dalam Pemilu yang dijadwalkan akan berlangsung pada tahun 2024. Meskipun demikian, LDII tetap mendorong anggotanya untuk melaksanakan hak politiknya dengan memberikan suara dan terlibat dalam proses demokrasi. Dengan kata lain, LDII menghormati hak-hak politik individu anggotanya tanpa memihak pada partai politik tertentu.
“Selain hak politik untuk dipilih, kami juga mendorong warga kami untuk memilih. Dan kami tegaskan, bahwa LDII berkomitmen menyukseskan agar Pemilu 2024 berjalan dengan aman dan damai,” ujar KH Chriswanto Santoso.
Polarisasi politik dan politisasi identitas dapat berpotensi merusak hubungan sosial, menciptakan ketegangan, dan mengganggu proses demokrasi. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk mencegahnya, seperti yang dilakukan oleh LDII dan PP Muhammadiyah, memiliki dampak positif dalam menciptakan lingkungan politik yang lebih stabil dan harmonis. “Kami dan PP Muhammadiyah memiliki komitmen yang kuat, agar warga kami tidak terpolarisasi akibat politik identitas atau komunikasi politik populis,” imbuh KH Chriswanto.
Kenetralan itu juga dijaga, dengan berkonsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menurutnya, konsultasi tersebut sangat penting karena warga LDII juga banyak yang menjadi calon legislatif, “Jangan sampai masjid atau tempat ibadah menjadi tempat ajang kampanye, baik sebelum dan saat masa kampanye,” tuturnya.
Konsultasi dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu ini juga merupakan langkah untuk memastikan bahwa Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LDII yang akan diadakan pada 7-9 November 2023 mendatang, tidak terkontaminasi oleh elemen-elemen kampanye partai politik.
Untuk mempersiapkan Rakernas, KH Chriswanto mengungkapkan bahwa LDII telah mengajukan laporan kepada Presiden Jokowi. Dalam konteks ini, mereka juga mengusulkan undangan kepada sejumlah pejabat negara, termasuk perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Agama, Panglima TNI, Kapolri, Kejaksaan Agung, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan pihak-pihak lainnya.
“Pembekalan dari para pejabat dan lembaga negara tersebut, kami jadikan materi menyusun rekomendasi, untuk langkah strategis organisasi, sekaligus memberikan arahan kepada warga LDII di seluruh Indonesia. Kegiatan akbar yang dihadiri 1.500 orang secara langsung dan akan disaksikan secara virtual di 500 lokasi di seluruh Indonesia,” ujar KH Chriswanto. Ia juga mengungkapkan, dalam Rakernas nanti meminta Presiden Jokowi meresmikan Gedung Serba Guna LDII, yang berlokasi di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin, Pondok Gede, Jakarta Timur.
