Ketum LDII: Kebebasan dalam Demokrasi Harus Dulukan Kebajikan dan Kebijaksanaan
Jakarta (23/11). Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto menegaskan pentingnya kebajikan dan kebijaksanaan dalam pelaksanaan demokrasi. Peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia harus terus dilakukan bila masyarakat Indonesia percaya bahwa sistem ini merupakan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meskipun memberikan kebebasan yang menekankan hak asasi manusia.
Terlebih lagi, menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, kualitas demokrasi Indonesia akan diuji kembali. “Para filsuf yang mendukung demokrasi menyoroti konsep virtue atau kebajikan dalam demokrasi. Kebajikan dan kebijaksanaan tersebut seharusnya tercermin dalam pembuatan berbagai peraturan, bahkan menjadi modal penting dalam pemilihan pemimpin bangsa di masa depan,” ungkapnya.
Demokrasi menurutnya merupakan pergulatan pemikiran sejak 2.000 tahun lalu, di dalamnya terjadi pertarungan pemikiran antara ide-ide sosialisme dan liberalisme, “Ide-ide ini sering bertentangan, karena kepentingan pribadi sering tak sejalan dengan kepentingan umum. Perpaduan kebebasan dan ambisi pribadi inilah, rentan memicu ketidakteraturan,” tutur KH Chriswanto.
Ia pun menjelaskan, sebab itulah demokrasi mengedepankan hukum, agar kebebasan individu tidak mengganggu masyarakat. Sejak era Reformasi, banyak perbaikan terkait demokrasi kita, “Setiap orang kini berhak dipilih dan memilih pemimpin dan wakil mereka secara langsung. Artinya prosedur demokrasi telah berjalan dengan baik,” imbuhnya. Harapannya, dengan demokrasi lahirlah tranparansi dan akuntabilitas yang kesemuanya bermuara pada kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Persoalannya adalah bangsa Indonesia dihadapkan pada kualitas demokrasi yang tak beranjak naik, “Kita dihadapkan pada persoalan prosedur demokrasi tersebut belum menghasilkan demokrasi substantif, dikarenakan keterpilihan belum menunjukkan keterwakilan. Sehingga aspirasi masyarakat belum tersalurkan dengan baik,” ungkap KH Chriswanto.
Baca juga: Mendag Zulhas: Produktivitas Ekonomi Membutuhkan Dukungan SDM yang Unggul
Biaya politik yang tinggi, menurut KH Chriswanto mengakibatkan politik uang masih terjadi. Politik uang inilah, yang ia sebut sebagai biang keladi demokrasi Indonesia hanya sebatas prosedur bukan substantif. Ia mengingatkan wakil-wakil rakyat yang terpilih karena kekuatan uang, hanya akan menghasilkan peraturan yang tidak berpihak pada rakyat, “Tentu demokrasi seperti ini menjadi kurang sehat. Karena kepentingan pemodal yang dikedepankan, bukan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Politik uang ini selalu hadir dalam Pemilu. Untuk itu, KH Chriswanto mengingatkan para elit politik agar tidak merebut hati rakyat dengan uang, tapi atas dasar kemampuan, kebijaksanaan, integritas, dan program kerja, “Pemenang adalah mereka yang terbaik bukan karena uang. Mereka yang bukan terbaik, biasanya menggunakan segala cara cara untuk menang seperti adu domba, fitnah, dan membelah persatuan kesatuan bangsa,” kata KH Chriswanto.
Ia berharap, jangan sampai cita-cita luhur para pendiri bangsa mengenai persatuan dan kesatuan, hancur karena Pemilu yang lima tahun sekali, “Persatuan dan kesatuan bangsa ini, juga merupakan harapan umat Islam di Indonesia. Untuk itu, kita memiliki kewajiban yang sama menjaga Indonesia, juga mengingatkan para elit politik dan siapapun agar tidak memecah belah bangsa,” tegasnya.
Dalam alam demokrasi yang bebas ini, segala aturan untuk mempengaruhi prosedur demokrasi bisa saja terjadi. Tapi, di atas segala-galanya, menurut KH Chriswanto, para elit politik harus mengingat bahwa di dalam kebebasan itu terdapat virtue atau kebajikan, bahkan kebijaksanaan. Dengan demikian demokrasi bisa tetap menghargai kebebasan individu, namun juga membawa kemaslahatan besar pada banyak orang.
1 Comment
[…] Kediri (27/11). Kementerian Pertahanan RI menggandeng DPP LDII menghelat bedah buku “Politik Pertahanan”. Acara tersebut diikuti oleh Forkopimda Kota Kediri, Organisasi Kepemudaan dan ribuan santri di Gedung Ponpes Wali Barokah, pada Senin (27/11). […]